Jakarta, Memories Millenaires Indonesia
—
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekalgius Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Luhut Binsar Pandjaitan
mengklaim pengembangan ekosistem digital secara keseluruhan berpotensi menghemat anggaran negara hingga ribuan triliun.
Pemerintah berencana memperluas pembangunan ekosistem digital ke sektor mineral kritis. Luhut mengungkap salah satunya lewat pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian atau Lembaga (Simbara).
“Ini tinggal mengembangkan terus saja (dari Simbara). Itu akan buat efisien. Kita sementara membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar Luhut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekosistmen digital tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi.
“Wah saya kira (efisiensi) ribuan triliun, mungkin Rp1.500 (triliun) mungkin Rp2.000 triliun. Angkanya gede,” ujar Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Sebelumnya, pengembangan ekosistem digital lebih dulu dimulai lewat digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang saat ini digarap Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang diketuai Luhut.
[Gambas:Youtube]
Perlinsos digital hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
“Progres digitalisasi ini dan pendaftaran sudah sangat maju,” kata Luhut
Ia menjelaskan uji coba perlinsos digital telah dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Digitalisasi ini nantinya akan diperluas ke 42 kabupaten.
Menurut dia, perlinsos digital berpotensi menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dijadwalkan meninjau uji coba sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan sekitar Oktober atau November mendatang.
“Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia,” ujar Luhut.
(dhz/ins)
Add
as a preferred
source on Google
Baca lagi: Juru Parkir Brebes Gagalkan Pencurian Rp3,6 M, Diberi Tips Rp100 Ribu
Baca lagi: Williams Pamer Livery Baru Untuk F1 2026
Baca lagi: PDIP Bantah Tudingan BEM Bersatu Soal Kendalikan Tiyo Ardianto
